Berita

Dukung Petahana, Sodiq Terancam Dipecat Dari Partai Golkar OKI

KatoKito.com – DPD II Partai Golkar OKI peringatkan para kader Partai Golkar OKI yang bakal maju dari partai politik (parpol) berbeda pada Pilkada OKI Juni 2018 mendatang supaya mengundurkan diri atau siap untuk dibebas tugaskan dari kepengurusan. Hal ini adalah konsekuensi dari AD/ART Partai Golkar.

Pernyataan tersebut dikatakan oleh Ketua DPD II Partai Golkar OKI Bakri Tarmusi, SE disampaikan oleh Sekretaris DPD II Partai Golkar OKI, Raden Muhammad Edikari, Rabu (15/11).

“Jika ada kader Golkar yang maju dari parpol lain, berdasarkan Juklak, apa yang bakal dilakukan, coba kita baca AD/ART partai. Ada konsekuensinya apa yang akan dilakukan supaya tidak terjadi seperti ini, demi keutuhan parpol,” kata Edikari.

Berdasar ketentuan pelaksanaan DPP Partai Golkar Nomor : Juklak-6/DPP/Golkar/VI/2016 mengenai penetapan pasangan calon gubernur, bupati dan walikota dari Partai Golkar, kata dia, adanya larangan dan sanksi.

Dalam larangan dan sanksi itu, masih kata Edikari, mengatakan setiap pengurus Partai Golkar disemua tingkatan organisasi partai (DPP, DPD Provinsi, DPD Kabupaten/kota, pimpinan kecamatan, pimpinan desa/kelurahan), termasuk pimpinan dan anggota organisasi sayap, badan dan lembaga disemua tingkatan, pimpinan dan anggota fraksi Partai Golkar disemua tingkatan badan perwakilan dilarang; mencalonkan diri dari partai politik lain atau menjadi calon independen, setelah dikeluarkannya keputusan penetapan pasangan calon gubernur, bupati dan walikota dari Partai Golkar atau koalisi Partai Golkar bersama partai politik lain.

Selanjutnya, menjadi tim sukses dari pasangan calon lain, selain yang diusulkan Partai Golkar atau gabungan Partai Golkar dengan partai politik serta terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pemenangan pasangan calon lain, di samping yang diusulkan Partai Golkar atau gabungan Partai Golkar dengan partai politik lain.

“Pelanggaran terhadap larangan diatas akan diberikan sanksi sebagai berikut yakni yang bersangkutan wajib mengundurkan diri atau dinyatakan mengundurkan diri secara sukarela dari jabatan struktural partai dan terakhir yang bersangkutan wajib mengundurkan diri atau dibebastugaskan dari anggota DPR RI, atau DPRD Provinsi atau DPRD kabupaten/kota,” jelasnya.

Apalagi surat rekoemndasi dari DPP Partai Golkar sudah dikeluarkan. Dari surat keputusan nomor R-487/Golkar/X/2017 tertanggal 24 Oktober 2017 yang ditandatangani Ketua Umum Setya Novanto dan Sekjen Idrus Marham, dengan perihal surat penetapan pasangan calon kepala daerah Kabupaten OKI Provinsi Sumsel, DPP Partai Golkar memutuskan dan menetapkan H Azhari Effendi sebagai calon kepala daerah berpasangan dengan H Qomarus Zaman sebagai calon wakil kepala daerah Kabupaten OKI Provinsi Sumsel yang didukung Partai Golkar dalam pilkada serentak putaran ke 3 tahun 2018.

Selain merekomendasikan H Azhari–H Qomarus Zaman sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, surat keputusan tersebut sebagai instruksi untuk Ketua DPD Partai Golkar OKI agar menindaklanjuti keputusan tersebut sesuai dengan ketentuan organisasi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Serta akan menjatuhkan sanksi untuk yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keputusan tersebut.

“Jika partai sudah mengambil keputusan, maka wajib  ditaati. Ini putusan partai, bukan putusan individual. Surat rekomendasi ini resmi, maka harus ditaati walaupun tidak sesuai dengan kepentingan pribadi,”ujarnya.

Berita Terpopuler

Katokito adalah portal yang melayani informasi dan berita dengan mengutamakan kecepatan serta kedalaman. Media online ini diperbaharui selama 24 jam dalam sepekan, dan secara kreatif mengawinkan teks, foto, video dan suara.

Copyright © 2018 katokito.

To Top