Berita

H Cek Endra Perlu Penetapan Izin Tambang Rakyat

KatoKito.com – Aktivitas penambangan emas ilegal di Jambi atau biasa dinamakan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) masih terjadi sehingga kehancuran lingkungan terus meningkat setiap tahunnya.

Padahal aparat terkait terus melakukan penertiban hingga terkadang berujung konflik. Tidak hanya itu, kegiatan tersebut juga kerap merengut nyawa petambang emas ilegal.

Ada tiga cara penambangan emas ilegal itu, pertama dengan mengeruk sungai-sungai terutama di wilayah Jambi bagian barat dengan memakai alat berat jenis eskavator. Metode kedua dengan rakit yang berisi mesin dompeng guna menyedot pasir dan bebatuan yang terdapat di dalam sungai dan cara ketiga dengan membuat lubang seukuran tubuh manusia atau disebut “lubang jarum”.

Namun ketiga cara itu semuanya ilegal. Banyak cara yang dilakukan pemerintah provinsi dan kabupaten untuk menghentikan kegiatan tersebut, tetapi belum berhasil.

Catatan Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) WARSI menjelaskan berdasarkan Interpretasi Citra Lansat 8, pada tahun 2017, kehancuran lahan dampak penambangan emas ilegal di tiga kabupaten, Provinsi Jambi yaitu Sarolangun, Merangin dan Bungi tercatat seluas 27.822 hektare.

“Terluas di Kabupaten Sarolangun yaitu 13.762 hektare disusul Merangin 9.966 hektare dan Bungo seluas 4.094 hektare,” kata Direktur KKI WARSI, Rudi Syaf di Jambi, belum lama ini.

Dikatakannya, tahun 2016 areal yang dibuka untuk penambangan ilegal bertambah lebih dari 100 persen di wilayah Merangin dan Sarolangun. Areal tambang illegal ini diduga separuhnya merupakan area persawahan yang adalah sumber pangan masyarakat setempat.
Penambangan emas ilegal atau PETI itu, kata Rudi, terjadi di sepanjang alur-alur sungai. Akibatnya alur sungai menjadi lebih luas dan ada bekas galian terbuka yang menjadi lahan kritis.

“Dari analisis yang dilakukan pengerukan tambang ilegal telah masuk ke dalam kawasan lindung, yaitu kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) di wilayah Merangin dan Hutan Lindung Bukit Limau di Sarolangun,” katanya.

Aktivitas PETI itu, kata Rudi, sangat meresahkan masyarakat di sepanjang aliran sungai yang memanfaatkan air untuk berbagai keperluan sehari-hari.

Air sungai yang mengalir di Jambi masih sumber sumber utama air baku untuk konsumsi masyarakat. Apalagi air tercemar karena kegiatan PETI memakai merkuri untuk pemisah biji emas.

“Namun upaya ini belum dapat menghentikan praktek ilegal ini, kegiatan masih saja tetap berlanjut,” katanya menambahkan.

Solusi Bupati Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, H Cek Endra sebelumnya berharap adanya pembenahan masalah PETI yang marak di daerahnya secara jangka panjang, salah satunya solusinya yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) mengenai penetapan Izin Tambang Rakyat.

“Kemarin ada rekomendasi dalam rapat di Provinsi. Salah satu rekomendasinya ialah mengeluarkan izin tambang rakyat, nah ini semuanya terdapat di Provinsi untuk mengeluarkan Perdanya. Sehingga kita di Kabupaten dapat melaksanakan perda itu,” katanya.

Selain itu, menurut dia, upaya-upaya pencegahan melalui penyuluhan bekerjasama dengan Polres Sarolangun guna menghambat penyaluran BBM, dapat dilakukan.

“Tapi kalau untuk melakukan razia besar-besaran sudah tidak sedikit menelan korban selama ini. Mudah-mudahan dengan upaya jangka panjang terbentuknya Perda dan usaha-usaha preventif Pemerintah maupun aparat keamanan dapat menanggulangi itu,” katanya.

Ia menjelaskan dengan adanya Perda terhadap permasalahan tersebut, selain bisa menertibkan penambang liar juga dapat memberi manfaat untuk daerah yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berita Terpopuler

Katokito adalah portal yang melayani informasi dan berita dengan mengutamakan kecepatan serta kedalaman. Media online ini diperbaharui selama 24 jam dalam sepekan, dan secara kreatif mengawinkan teks, foto, video dan suara.

Copyright © 2018 katokito.

To Top