Berita

Kabupaten Batanghari Proses Pemekaran 4 Kecamatan Baru

KatoKito.com  – Pemerintah kabupaten Batanghari saat ini terus menggodok pemekaran kecamatan, Saat ini, kabupaten tertua di Provinsi Jambi ini tercatat hanya memiliki delapan kecamatan. Dengan pemekaran, direncanakan akan ada empat kecamatan baru.

Very Ardiansyah, Asisten I Setda Batanghari proses pemekaran kecamatan sudah memasuki tahap pembuatan Peraturan Daerah (Perda) oleh DPRD Batanghari. Bahkan dalam waktu dekat akan ada agenda untuk membicarakan mengenai payung hukum untuk pemekaran kecamatan tersebut.

Pembentukan kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2008, dengan syarat adminstrasi. Yakni batas usia penyelenggaraan pemerintah kecamatan minimal lima tahun, kedua batas usia penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan minimal lima tahun, keputusan BPD/Forum komunikasi kelurahan atau nama lain menjadi cakupan wilayah baru maupun wilayah induk, keputusan kepala desa/lurah, serta adanya rekomendasi dari Gubenur.

“Syarat administrasi dari pemekeran kecamatan akan kita penuhi agar program ini berjalan dengan sukses,” katanya.

Kemudian selain dari syarat administrasi juga ada syarat fisik yakni paling sedikit ada 10 desa/kelurahan untuk daerah kota lima desa/kelurahan, untuk calon lokasi ibu kota, sarana dan prasarana meliputi bangunan dan lahan untuk kantor kecamatan bisa hibah atau pemerintah yang menyiapkan lahan tersebut.

“Selain dari syarat administrasi kita juga menyiapkan syarat fisik,” sebutnya.

Selain itu kata Very, ada persyaratan tehnis yang meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, rentang kendali penyelenggaran pelayanan pemerintahan, aktifitas perekonomian, ketersediaan sarana dan prasarana .

“Persyaratan tehnis dimaksud berdasarkan hasil kajian yang dilakukan pemerintah sesuai indikator atau kajian dari naskah akademik dari perguruan tinggi,” jelasnya.

Pembentukan kecamatan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Gubenur sebagai wakil dari pemerintah pusat, peraturan daerah tentang pembentukan kecamatan paling sedikit memuat nama ibu kota kecamatan dan batas wilayah kecamatan.

“Untuk batas wilayah dilampiri peta kecamatan dengan batas wilayahnya sesuai kaidah tehnis dan memuat titik koordinat nama desa/kelurahan,” sebutnya.

“Kita akan minta rekomendasi dari Gubenur dan registrasi dari Kementerian Dalam Negeri, karena itu wewenang dari kementerian dalam hal pembentukan kecamatan baru, dan untuk nama kecamatan yang akan di buat nanti belum ada nama yang di sepakati dan nantinya tergantung dari wilayah masing-masing dan berdasarkan kesepakatan semua unsur masyarakat terutama tokoh adat,” ujarnya. [Sumber]

 

Berita Terpopuler

Katokito adalah portal yang melayani informasi dan berita dengan mengutamakan kecepatan serta kedalaman. Media online ini diperbaharui selama 24 jam dalam sepekan, dan secara kreatif mengawinkan teks, foto, video dan suara.

Copyright © 2018 katokito.

To Top