Berita

KEGIATAN DPR RI 14 MARET 2018

KETUA DPR RI BAMBANG SOESATYO

Membuka Perayaan International Women’s Day 2018

– DPR telah membentuk Kaukus Perempuan Parlemen dan Kaukus Politik Perempuan Indonesia untuk mempromosikan serta mendorong pencapaian kesetaraan dan keadilan gender.

– DPR dalam menjalankan fungsi legislasi juga turut melindungi kaum perempuan. Diantaranya dalam pembentukan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menekankan perlunya pemberdayaan perempuan, serta Undang-Undang tentang Kesehatan yang menekankan pentingnya menjamin kesehatan reproduksi perempuan. Tak hanya itu, saat ini DPR juga tengah membahas RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.

– DPR juga sudah memperjuangkan anggaran yang berbasis gender di berbagai kementerian dan lembaga negara.

– Kesetaraan gender bukanlah isu perempuan semata, melainkan isu sosial dan kemanusiaan dalam artian yang lebih luas. Kesetaraan gender merupakan gerakan global dimana laki-laki dan perempuan harus sama-sama dilibatkan. Meliputi hak manusia yang paling mendasar, yaitu hidup tanpa diskriminasi.

– DPR memberikan penghargaan kepada Presiden Jokowi yang telah menempatkan kaum perempuan terbanyak dalam kabinet pemerintahan. Kemudian kepada DPRD Provinsi Riau karena memiliki jumlah anggota DPRD perempuan terbesar secara nasional.

– Sedangkan Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Christiany Eugenia Parantu dan Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti mendapatkan penghargaan atas pencapaian mereka sebagai Bupati Perempuan yang terpilih selama dua periode berturut-turut.

– Berbagai penghargaan tersebut merupakan simbol pengakuan dan apresiasi DPR RI kepada orang pribadi, institusi, maupun kepada masyarakat yang telah memberi ruang berkreasi bagi perempuan.

WAKIL KETUA DPR RI FAHRI HAMZAH
Rapat Tim Pengawas (Timwas) Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

– Disahkannya Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran, maka pemerintah harus menyiapkan sistem proteksi yang berbasis instrument digital.

– Kepada para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diwajibkan memasang chip pekerja migran. Chip ini nantinya memungkinkan orang dengan fitur jelas, mengabarkan apa saja, tinggal ketik dan tekan tombol menyampaikan informasi.

– Timwas akan melacak pengawasan pelaksanaan UU tersebut, salah satunya melihat apakah sudah dibuat Peraturan Pemerintahnya.

– Karena ada unsur proteksi yang lebih kuat, maka nanti kepolisian dan kejaksaan juga akan ditanyakan kesiapannya menghadapi era baru perlindungan pekerja migran.

– Setelah ada Peraturan Pemerintah (PP) sebagai tindaklanjut pengesahan UU tersebut, seluruh pihak bisa bekerja lebih konkrit, termasuk menambah jumlah aparat penegak hukum di daerah yang banyak pekerja migrannya. Penanganan kasus-kasus yang menimpa pekerja migran bisa diselesaikan lebih cepat.

– Dalam waktu dekat, Timwas akan mengundang instansi terkait seperti Kemenaker dan BNPPTKI, terkait pelaksanaan program perlindungan TKI akan dicanangkan secara nasional.

– Dengan demikian, seluruh pekerja migran akan mengetahui hak-haknya, dimana UU No. 18 Tahun 2017 terdapat niat proteksi yang lebih tinggi, sehingga kalau terjadi kasus mereka akan mengetahui jalan keluarnya.

KOMISI III
Rapat Kerja dengan Kapolri dan Jajarannya

– Polri harus mampu mengantisipasi kerawanan sosial di tengah penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018.

– Satuan tugas (Satgas) Pangan dibawah Polri dipertanyakan. Pasalnya, banyak produk pangan impor masuk tanpa izin. Banyak kepentingan yang bermain dengan surat persetujuan impor (SPI). Satgas Pangan Polri harus segera turun memantau penyimpangan impor tersebut.

– Meminta Polri bersikap professional dan tidak membungkam penyampaian pendapat masyarakat di seluruh Indonesia.

KOMISI IV
Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian

– Anggaran Kementerian Pertanian dalam APBN Tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp 23,8 triliun.

– Anggaran tersebut digunakan untuk mencapai sasaran prioritas serta pembangunan sarana dan prasarana pertanian, peningkatan produksi, produktifitas, dan mutu hasil tanaman pangan, dan pemenuhan pangan asal ternak dan juga agribisnis peternakan rakyat.

– Kementerian Pertanian sudah menutup akses impor melon dengan mengeluarkan Permentan No. 207/Kpts/KR.040/3/2018 Tentang Penutupan Pemasukan Rockmelon (Cantaloupe) dari Negara Australia.

KOMISI V
Tinjau Pembangunan Jembatan Teluk Kendari

– Pembangunan Jembatan Teluk Kendari dimulai tahun 2016 dan ditargetkan rampung September 2019.

– Pembangunan harus selesai sesuai waktu yang direncanakan. Guna mengefektifkan roda transportasi di Kendari melalui jembatan yang dibangun dengan biaya Rp 825 miliar.

KOMISI IX
Menerima Kunjungan ASEAN Business Council

– Memaparkan regulasi produk halal. Dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia, jika ada produk yang mengandung bahan baku yang tidak halal, harus dicantumkan dalam kemasan produknya.

– Kedua belah pihak diharapkan saling memahami agar undang-undang bisa dipatuhi, tetapi industri juga tetap jalan. Ke depan akan dicarikan solusi untuk menjawab persoalan tersebut.

– US-ASEAN Business Council juga memaparkan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

KOMISI X
Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) dan Ketua Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (BP PTSI)

– Mendorong Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) agar membuat pola atau sistem, supaya tidak ada lagi dikotomi antara Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

– APTISI dan BP PTSI meminta komitmen BAN PT untuk membantu agar PTS dapat dibantu dipermudah dalam pembuatan akreditasi.

Berita Terpopuler

Katokito adalah portal yang melayani informasi dan berita dengan mengutamakan kecepatan serta kedalaman. Media online ini diperbaharui selama 24 jam dalam sepekan, dan secara kreatif mengawinkan teks, foto, video dan suara.

Copyright © 2018 katokito.

To Top