Berita

Rilis Pimpinan DPR Jumat 2 Februari 2018

Respon Pimpinan DPR atas sejumlah perkembangan peristiwa Jumat (2/2/2018):

1. Terkait wacana Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk menerapkan sistem ganjil-genap untuk kendaraan        pribadi di Tol Jakarta-Cikampek, Pimpinan DPR :
a. Meminta Dirjen Perhubungan Darat untuk mengkaji ulang wacana penerapan sistem ganjil-genap di jalan tol;
b. Meminta Kemenhub untuk mengevaluasi Undang-Undang tarif tol yang mengalami kenaikan tarif setiap dua              tahun sekali, mengingat kondisi dan pelayanan di jalan tol belum maksimal;
c. Meminta Kemenhub mencari solusi yang tepat, sehingga tidak terjadi kemacetan, baik di jalan tol maupun jalan          non-tol.
2. Terkait permintaan revisi terhadap Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No.108 tahun 2017 tentang              Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang efektif mulai 1        Februari 2018, Pimpinan DPR:
a. Meminta Komisi V DPR bersama Pemerintah untuk duduk bersama pemangku kepentingan lainnya terkait                  implementasi Permenhub 108/2017 untuk mencari solusi dari hal-hal yang menjadi perhatian para pengemudi          transportasi berbasis daring tersebut;
b. Meminta Kementerian Perhubungan dengan Penyelenggaraan Angkutan dan sopir angkutan online tetap                    mengkomunikasikan persoalan yang menjadi keberatan mereka agar didapat solusi yang baik bagi semua                  pihak.
3. Terkait penutupan empat perusahaan yang melakukan pembuangan limbah (B3) dan sudah berlangsung lima            tahun, hingga menyebabkan pencemaran sungai Citarum, Pimpinan DPR:
a. Meminta Komisi VII DPR memanggil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk memberikan                    penjelasan tentang pencemaran sungai Citarum;
b. Meminta aparat keamanan untuk segera bersikap dan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat pencemaran            di Citarum;
c. Meminta Pemerintah untuk melakukan pengawasan secara berkala terhadap pabrik-pabrik, mengingat banyak            pabrik yang memiliki saluran pembuangan limbah ilegal;
d. Meminta seluruh pihak, termasuk pabrik, untuk berkomitmen tidak mencemari lingkungan dan membuang                 limbah sesuai peraturan yang berlaku., serta membuat penampungan dan pengolahan limbah sendiri.

4. Terkait pernyataan Pemerintah yang menyebutkan bahwa sejumlah bandara di Indonesia diserahkan                            pengelolaannya kepada pihak swasta, Pimpinan DPR:
a. Meminta Pemerintah untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat, bahwa hal tersebut bukan berarti                  penjualan aset kepada swasta, namun lebih ke pada untuk kepentingan pengelolaan/penggarapan proyek-                proyek infrastruktur yang ada;
b. Meminta Menteri Perhubungan (Menhub) untuk mempersiapkan aturan swastanisasi pengelolaan bandara                  secara maksimal.

5. Terkait dukungan Negara yang masih minim untuk pengembangan industri nasional yang menyebabkan                       terjadinya deindustrialisasi dini, Pimpinan DPR:
a. Meminta Pemerintah meningkatkan investasi, mengingat kemajuan industri nasional berpengaruh terhadap                pertumbuhan ekonomi;
b. Meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk meningkatkan jumlah dan kualitas ekspor;
c. Meminta Pemerintah mendukung pengembangan industri nasional seperti keringanan perpajakan dan                         berbagai kebijakan yang berpihak pada industri nasional.

Berita Terpopuler

Katokito adalah portal yang melayani informasi dan berita dengan mengutamakan kecepatan serta kedalaman. Media online ini diperbaharui selama 24 jam dalam sepekan, dan secara kreatif mengawinkan teks, foto, video dan suara.

Copyright © 2018 katokito.

To Top