Berita

RILIS PIMPINAN DPR, KAMIS 22 FEBRUARI 2018

Respon Ketua DPR RI atas isu-isu aktual :

1. Terkait penurunan tanah di Pantai Utara pulau Jawa yang terus terjadi, terutama di wilayah Semarang, Demak, dan Pekalongan, yang telah menyebabkan 101 desa tenggelam, Pimpinan DPR:
a. Meminta Komisi IV DPR mendorong Pemerintah untuk melakukan upaya pencegahan, seperti pembangunan tanggul raksasa, mengingat kawasan tersebut berpotensi tenggelam 50 tahun ke depan jika terus mengalami penurunan;
b. Meminta Komisi IV DPR mendorong Pemerintah bersama Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk mengkaji lebih dalam mengenai solusi dalam pencegahan penurunan tanah di tiga kawasan tersebut

2. Terkait data yang didapat dari BMKG yang dikutip oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) bahwa terdapat peluang titik api 60 persen tersebar di 92 titik panas, yang berada di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Riau, serta meningkatnya kemunculan titik api tahun ini dibandingkan tahun lalu, Pimpinan DPR:
a. Meminta Komisi IV DPR mendorong Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk terus memantau dan mengupdate informasi terkait titik api (hot spot) guna memberikan peringatan dan meningkatkan kewaspadaan kepada masyarakat;
b. Meminta Komisi IV DPR mendorong KLHK bersama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan segera membentuk Posko Siaga Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Posko Dalkarhutla), mengingat Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) per 19 Februari-31 Mei 2018;
c. Meminta Komisi IV DPR mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendorong Polisi Hutan untuk secara aktif melakukan patroli guna mencegah terjadinya perusakan hutan, mengingat kondisi di wilayah tersebut terindikasi adanya kegiatan membuka lahan baru dengan cara membakar untuk bertanam;
d. Meminta Komisi IV DPR mendorong KLHK melalui Polisi Hutan untuk menindak tegas para pelaku pembakaran hutan dan lahan, serta memberikan efek jera;
e. Mengimbau masyarakat untuk membuka lahan dengan cara tidak membakar lahan, sehingga tidak menimbulkan terjadinya perluasan karhutla.

3. Terkait masih belum terlaksananya kesepakatan PT Freeport terhadap pemerintah Indonesia tentang kepemilikan saham 51% untuk Pemerintah Indonesia, sementara sudah ada rencana perpanjangan Kontrak Karya PT Freeport dengan pemerintah Indonesia hingga tahun 2041, Pimpinan DPR:
a. Meminta Komisi VII mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mendesak PT Freeport Indonesia untuk segera memenuhi kesepakatan tersebut;
b. Meminta Komisi VI dan Komisi XI mendorong Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Keuangan untuk segera membahas penjualan kepemilikan saham (divestasi) sebesar 51% yang dijanjikan PT Freeport kepada pemerintah, mengingat selama ini pemerintah telah mengizinkan kegiatan ekspor konsentrat oleh PT Freeport;
c. Meminta pemerintah untuk memperhatikan ketentuan UU no. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebelum melakukan perpanjangan perjanjian agar tidak merugikan masyarakat.

4. Terkait belum optimalnya tata kelola guru di Indonesia, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, Pimpinan DPR:
a. Meminta Komisi X DPR mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, untuk saling berkoordinasi dan membuat pedoman peran masing-masing institusi secara jelas terhadap tata kelola guru;
b. Meminta Komisi X DPR mendorong Pemerintah untuk melakukan pemetaan terhadap kebutuhan akan guru, mengingat masih banyak terjadi rangkap tugas dalam pengajaran di sekolah;
c. Meminta Komisi X DPR mendorong Pemerintah untuk melakukan optimalisasi perekrutan calon guru guna meningkatkan kualitas guru ke depannya;
d. Meminta Komisi X DPR mendorong Kemendikbud bekerja sama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kemenkeu, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), untuk terus mempercepat penguatan pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), seperti, ketersediaan guru, infrastruktur, dan sarana prasarana pendidikan lainnya.

Berita Terpopuler

Katokito adalah portal yang melayani informasi dan berita dengan mengutamakan kecepatan serta kedalaman. Media online ini diperbaharui selama 24 jam dalam sepekan, dan secara kreatif mengawinkan teks, foto, video dan suara.

Copyright © 2018 katokito.

To Top