Berita

Rilis Pimpinan DPR, Rabu 7 Februari 2018

KatoKito.com  –  Respon Ketua DPR RI Atas Isu-Isu Aktual :

  1. Terkait wacana pemotongan zakat penghasilan sebesar 2.5% terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) muslim, Pimpinan DPR akan meminta Komisi VIII DPR bersama Menteri Agama untuk mempertimbangkan kembali wacana pemotongan zakat penghasilan ASN sebesar 2.5% karena masih menjadi polemik di masyarakat.

 

  1. Terkait korban bencana banjir maupun longsor yang masih belum menerima bantuan dari Pemerintah, Pimpinan DPR akan:
  2. Meminta Komisi terkait Meninjau langsung ke lokasi kejadian bencana banjir maupun longsor;
  3. Meminta Komisi VIII DPR mendorong Kementerian Sosial untuk segera memberikan bantuan kepada korban bencana;
  4. Meminta Komisi IX DPR bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memberikan bantuan medis dan mengantisipasi penyakit yang berpotensi menyerang para pengungsi;
  5. Meminta Pemerintah Daerah (Pemda) segera melakukan pendataan terhadap korban bencana untuk mempermudah distribusi bantuan;
  6. Mengimbau anggota DPR menggalang solidaritas untuk korban bencana yang terjadi.

 

  1. Terkait wacana penghapusan subsidi listrik oleh Pemerintah yang berdampak pada kenaikan tarif listrik, Pimpinan DPR akan:
  2. Meminta Komisi VII DPR mengundang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Direktur Utama PLN untuk menjelaskan wacana penghapusan subsidi listrik tersebut;
  3. Meminta Komisi VII DPR mendesak Pemerintah untuk menunda penghapusan subsidi listrik yang dinilai dapat membebani masyarakat, sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

 

  1. Terkait polemik pengelolaan digital money, Pimpinan DPR akan:
  2. Meminta Komisi XI DPR mengundang Gubernur Bank Indonesia sebagai regulator dan OJK untuk melakukan transparansi dan menjelaskan mengenai pengelolaan uang elektronik, mengingat perputaran pada uang elektronik sangat besar dan dapat mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat;
  3. Meminta Komisi XI DPR mendorong Menteri Keuangan dan Bank Indonesia untuk membuat regulasi agar tidak memberatkan masyarakat dan mendukung upaya pemerataan ekonomi masyarakat.
  4. Terkait beras oplosan yang dikemas menjadi beras premium di Jawa Tengah yang harga ecerannya melebihi harga eceran tertinggi (HET) dan sudah beredar hingga ke beberapa daerah di Jawa Barat, Pimpinan DPR akan:
  5. Meminta Komisi IV DPR mengundang Tim Satgas Pangan untuk segera mengusut beras oplosan dimaksud dan menindak tegas pelaku;
  6. Meminta Komisi IV DPR mendorong Pemerintah untuk serius dalam melaksanakan program ketahanan pangan, terutama menjaga distribusi dan stabilisasi harga pangan;
  7. Meminta Komisi IV DPR mengundang Kementerian Pertanian dan Bulog dalam rangka peningkatan pengawasan terhadap proses produksi beras.

 

  1. Terkait tindakan kekerasan yang terjadi di dunia pendidikan, Pimpinan DPR akan:
  2. Meminta Kemendikbud memberikan pemahaman tentang karakteristik budaya lokal kepada calon-calon tenaga pengajar yang akan bertugas di daerah;
  3. Meminta tenaga pendidik untuk memberikan bimbingan kepada siswa tentang pentingnya moral keagamaan dan budi pekerti;
  4. Meminta Komisi X mendorong Kemendikbud untuk memerintahkan seluruh sekolah, baik negeri maupun swasta, untuk melarang siswa melihat, membaca, dan menonton konten-konten yang mengandung kekerasan;
  5. Meminta Pemerintah Daerah (Pemda) menciptakan lingkungan dan keluarga yang ramah anak.

 

  1. Terkait pasal penghinaan Presiden yang menjadi polemik di masyarakat, terutama Pasal 238 dan Pasal 239 ayat (2) Rancangan KUHP yang berbunyi:

Pasal 238

(1) Setiap orang yang di muka umum menghina presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori I pejabat.

(2) Tidak merupakan penghinaan jika perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) jelas dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.

 

Pasal 239

(1) Setiap orang yang di muka umum menghina presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

(2) Tidak merupakan penghinaan jika perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) jelas dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.

 

Pasal tersebut di atas masih menjadi pembahasan di Panja RUU KUHP. Dan kita harapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa dicapai rumusan yang baik yang disepakati antara Pemerintah dan DPR tanpa mengesampingkan kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

Berita Terpopuler

Katokito adalah portal yang melayani informasi dan berita dengan mengutamakan kecepatan serta kedalaman. Media online ini diperbaharui selama 24 jam dalam sepekan, dan secara kreatif mengawinkan teks, foto, video dan suara.

Copyright © 2018 katokito.

To Top